Oleh: Mochamad Nur Habib
Sudah menjadi adat istiadat masyarakat Indonesia, pasca lebaran akan ramai dengan agenda Halal Bihalal. Mulai dari rumah ke rumah sampai berkumpul dalam satu tempat. Mulai dari Halal Bihalal alumni SD, SMP, SMA hingga keluarga.
Mahbub Djunaidi, tokoh pers nasional yang juga mantan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tahun 1965-1970, dalam buku Asal Usul pernah mengatakan “Acara Halal Bihalal itu bukannya acara wajib melainkan tradisi belaka, namun manfaat bersilaturahmi itu amatlah besar.”
Memang benar apa yang dikatakan oleh Mahbub Djunaidi, bahwa esensi Halal Bihalal adalah bersilaturahmi dan saling memaafkan.
Asal Usul
Halal Bihalal sendiri sebenarnya sudah dimulai sejak KGPAA Mangkunegara I yang bernama kecil Raden Mas Said atau lebih dikenal dengan Pangeran Sambernyawa. Namun dengan istilah yang berbeda, pada masa itu Halal Bihalal dikenal dengan istilah sungkeman.
Para prajurit sekaligus masyarakat melakukan sungkem dengan keluarga Mangkunegara sekaligus bermaafan satu sama lain. Hal ini menegaskan bahwa tradisi silaturahmi pasca Idul Fitri (Halal Bihahal) itu sudah dimulai jauh sebelum tercetusnya istilah Halal Bihalal sendiri.
Tercetusnya Halal Bihalal tidak lepas dari situasi politik yang berkecamuk pada masa Ir. Sukarno memimpin, tepatnya pada tahun 1948. Negara ini mengalami disintegrasi bangsa. Para elit politik saling bertengkar, tidak mau duduk dalam satu forum. Sementara pemberontakan terjadi di mana-mana, di antaranya DI/TII dan PKI Madiun.
Bertepatan dengan bulan Ramadhan, Bung Karno memanggil K.H. Wahab Hasbullah ke Istana Negara untuk dimintai saran terkait situasi dan kondisi politik yang berkecamuk. Sang Kyai pun memenuhi panggilan Bung Besar. Duduklah dua tokoh ini untuk membahas kondisi republik yang baru berumur 3 tahun.
Kemudian 2 tokoh tersebut mengeksekusi pemikiran itu di ranah masing-masing. Ir. Sukarno di jajaran masyarakat atas dalam hal ini para elite politik. Sedangkan K.H. Wahab Hasbullah pada masyarakat bawah dan kalangan pesantren yang memang menjadi basis para Kyai NU.
Maka kemudian K.H. Wahab Hasbullah, Kyai yang juga pencipta Mars Syubbanul Wathan ini menuturkan, “Sebentar lagi kan Idul Fitri, adakan pertemuan saja acara silaturahmi.” Menanggapi ide tersebut, Bung Karno pun langsung menjawab saran Kyai Wahab. “Silaturahmi itu kan biasa. Saya pengen istilah lain.”
Tanpa basa-basi Kyai Wahab dengan entengnya menjawab “Itu masalah gampang. Begini, para elit politik tidak mau bersatu, itu karena mereka saling menyalahkan. Saling menyalahkan itu kan dosa. Dosa itu haram. Supaya mereka tidak punya dosa (haram), maka harus dihalalkan. Mereka harus duduk dalam satu meja untuk saling memaafkan, saling menghalalkan. Sehingga silaturrahmi nanti kita pakai istilah halal bihalal,” tegas Kyai Wahab.
Atas saran Kyai Wahab, Bung Karno mengundang para elit politik ke Istana Negara untuk halal Bihalal. Sejak itu pula para elit politik bisa duduk bersama saling memaafkan dan membahas bangsa ini secara bersama-sama.
Halal Bihalal Media Rekonsiliasi
Melihat sejarah Halal Bihalal, maka ia menjadi momentum yang tepat untuk dilakukan oleh segala lapisan masyarakat terutama para elite politik pada saat ini. Apalagi pasca Pemilu 2019 bangsa ini mengalami peristiwa-peristiwa yang berpotensi merusak persatuan bangsa. Sebut saja kerusuhan 21-22 Mei lalu di Jakarta.
Oleh karena itu, momentum Idul Fitri ini harus dijadikan sebagai media rekonsiliasi oleh para pendukung 01 maupun 02, terutama oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Apalagi sudah banyak seruan dari berbagai lapisan masyarakat terhadap keduanya untuk segera bertemu.
Agar situasi dan kondisi politik bangsa tetap dalam koridor demokrasi, mari jadikan peristiwa yang lalu sebagai pembelajaran perjalanan demokrasi bangsa ini. Yang utama adalah keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
______________
Penulis: Mochamad Nur Habib, Mahasiswa HES Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
Editor: Roudhotul Jannah, Mahasiswa HKI Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
