FASYA-Meningkatkan reaktualisasi, revitalisasi, dan reinternalisai implementasi nilai-nilai Pancasila, tidak cukup bergantung semata-mata pada lembaga-lembaga negara. Ia juga harus didukung oleh warga negara.
Sebagai warga negara, mahasiswa memiliki peran yang penting dalam berpartisipasi dan mengawal penyelenggaraan negara agar sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.
Guna meningkatkan pemahaman hak konstitusional warga negara, termasuk mahasiswa, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan debat konstitusi antar Perguruan Tinggi (PT) Se-Indonesia XII tahun 2019.
Pendaftaran dan tahap eliminasi dilaksanankan pada Jum’at (18/2) lalu. Sementara pengumuman tahap eliminasi dilaksanakan pada Jum’at (15/3) melalui web.
Antusiasme dari berbagai PT dalam kegiatan ini sangat tinggi. Begitu juga Sharia Law community (SLC) salah satu lembaga semi otonom ( LSO ) di Fakultas Syariah (Fasya). Dengan semangat SLC mendaftarkan dua regu (tim kontra dan tim pro) yang terdiri dari tiga mahasiswa dalam tiap tim.
Peserta diseleksi di tingkat Fakultas. Mahasiswa yang berminat diwajibkan mengumpulkan karya ilmiah, bertema “Anggota Dewan Perwakilan Daerah Bebas Dari Anggota Partai Politik.” Dari 10 peserta yang mendaftar hanya terpilih 6 orang.
Pada tahap selanjutnya guna memenuhi salah satu persyaratan Lomba Debat MK XII tahun 2019, mahasiswa terpilih mempresentasikan artikel ilmiahnya dalam bentuk video.
Kubu pertama sebagai tim pro terdiri dari Izza Nur Firtrorun Nisa, M. Fikri Mubarok, Eva Fitrianingrum. Mereka mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul “Keseimbangan Politik dan Kebutuhan Daerah Secara Objektif.”
Kubu kedua terdiri dari Ghofir Surya Pranata, Habibah, dan Khaidarahman sebagai tim kontra. Mereka mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul “Politik Praktis Atau Amanah Konstitusi.”
Meski belum lolos babak eliminasi dan mengikuti lomba debat ke tahap berikutnya, SLC setidaknya telah berikhtiar memfasilitasi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman baru dalam mengikuti kompetisi di bidang hukum. Sekaligus telah turut menumbuhkan wawasan terkait nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi. (Penulis: Nur’aysah/SLC. Editor: SH)
