Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

FASYA – Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta (UIN Surakarta) mencetak sejarah baru dengan meluncurkan program Kelas Penyelesaian Sengketa Pemilu. Program ini hadir atas kolaborasi strategis bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sukoharjo. Kuliah perdana dilaksanakan pada Senin, (01/09/2025) di aula Fakultas setempat.

Menurut informasi yang diperoleh, Kelas Penyelesaian Sengketan Pemilu hasil kerjasama strategis ini menjadi Kelas Kepemiluan pertama yang pernah ada di Indonesia. Fakta tersebut menempatkan Fakultas Syariah UIN Surakarta sebagai pionir dalam menghadirkan inovasi pendidikan hukum yang relevan dengan kebutuhan bangsa.

Kehadiran kelas ini juga menandai komitmen Fakuktas Syariah dalam menjembatani ruang akademik dengan praktik demokrasi di lapangan. Fakultas Syariah hendak membuktikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah tidak hanya berkutat pada teori hukum semata tetapi berani membuka ruang diskusi aplikatif bersama lembaga pengawas pemilu.

Kelas yang akan secara efektif dilaksanakan selama 12 kali pertemuan ini, secara perdana menghadirkan Prof. Dr. Muh. Nashiruddin, S.Ag., M.A., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Surakarta dan Rochmad Basuki, S.E., M.H., Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Kedua narasumber tersebut membicarakan tentang pengalaman empiris Pemilu di Indonesia.

Menurut Prof. Nashiruddin, hadirnya kelas ini adalah bagian dari ikhtiar Fakultas Syariah dalam menjawab tantangan zaman. “Kami ingin mahasiswa tidak hanya paham teori tetapi juga mengerti bagaimana hukum bekerja dalam realitas demokrasi. Sengketa pemilu adalah ruang belajar yang nyata untuk menakar keadilan dalam sistem politik,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Bawaslu Sukoharjo, Rochmad Basuki. Ia menilai kolaborasi dengan dunia akademik akan memperkaya perspektif Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan. “Bawaslu terbuka untuk bersinergi. Kehadiran mahasiswa dan akademisi memberi energi baru agar pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilu bisa dilakukan lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas,” jelasnya.

Antusiasme peserta pada kuliah Penyelesaian Sengketa Pemilu ini sangat terlihat jelas. Mahasiswa, dosen, hingga pegiat demokrasi hadir untuk menyimak dan berdiskusi. Kehadiran mereka menjadi bukti bahwa ternyata isu sengketa Pemilu bukan hanya milik penyelenggara tetapi juga menjadi perhatian dan kepedulian masyarakat luas.

Melalui kolaborasi historis ini, Fakultas Syariah UIN Surakarta dan Bawaslu Sukoharjo menegaskan pesan penting bahwa demokrasi yang sehat hanya bisa lahir jika ada pendidikan hukum yang progresif, pengawasan pemilu yang kuat, serta keberanian untuk berinovasi. (BA/ Ed. smn)

Let’s join us!
Fakultas Unggul

_____

Find us: