Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

FASYA – Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani, S.S., S.E., MBA., memberika apresiasi kepada Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (UIN Surakarta) sebagai kampus progresif dan inovatif. ”Apresiasi kepada UIN Raden Mas Said Surakarta sebagai salah satu kampus berkemajuan berbasis nilai keagamaan tetapi tidak meninggalkan inovasi dan relevan dengan kemajuan zaman,” puji Astrid Widayani.

Kedatangan Wakil Wali Kota Surakarta ke UIN Surakarta sebagai narasumber dalam Studium Generale yang diadakan Fakultas Syariah UIN Surakarta yang digelar pada hari, Selasa (26/08/2025) bertempat di Graha UIN Surakarta dengan mengangkat tema “Tantangan dan Peluang Hukum Bisnis di Era Disrupsi Digital”.

Astrid Widayani yang juga Mantan Rektor Universitas Surakarta, menceritakan bahwa sebelumnya sering diundang ke UIN Raden Mas Said Surakarta saat sebagai Rektor Universitas Surakarta. Dimana sering diminta mahasiswa untuk mengisi tentang motivasi, public speaking dan lain-lainnya.

Kondisi di Indonesia saat ini masuk di 5 besar penduduk di dunia, pengguna internet di Indonesia sudah lebih dari 200 juta lebih. Hukum bisnis diera digital tapi akan saya kaitkan dengan dimensi politik atau regulasi politik, basic saya adalah akademisi.

Mengarahkan bisnis ke digital atau digitalisasi jumlah e-commerce di Indonesia sejumlah 3.816.750 data dari BPS ditahun 2023. Pengguna e-commerce di Indonesia sudah lebih dari 50 juta. Antisipasi diberbagai sisi tentang keamanan siber, perlindungan data pribadi, transaksi elektronik dan hak kekayaan intelektual. Kemudian bagaimana payung hukum untuk melindungi para pelaku dan konsumen. Kebijakan hukum bisnis di era digital adalah Pasal 65 UU no. 7 Tahun 2024 tentang perdagangan dan PP Nomor 80 Tahun 2019 mengatur tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Kebijakan Hukum Bisnis di Era Digital di UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tentang kemanan sistem elektronik, mengatur tranksaksi elektronik, pengakuan dokumen elektronik dan pencegahan tidakan kejahatan siber. Kebijakan Hukum Bisnis di Era Digital pada UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) kemnudian Undang – Undang tentang Perlindungan konsumen pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Undang – Undang Merek & Indikasi Geografis adalah UU No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Penguatan UMKM menjadi program prioritas karena peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Menurut data BPS tahun 2023 usaha e-commerce didominasi oleh UMKM sebesar 99.93%.

Di akhir isiannya Astrid Widayani menyampaikan pesan kepada peserta studium general. ”Pesan saya untuk adik-adik mahasiswa dunia baru sangat-sangat luas silakan bertumbuh dan memperluas jejaring kalian carilah kesempatan seluas-luasnya jangan lupakan kesiapan mentalitas yang tangguh,” pungkasWali Kota Surakarta.

Dengan adanya studium generale bagi mahasiswa baru angkatan tahun 2025, maka perkuliahan di Fakultas Syariah UIN Surakarta sudah mulai aktif kembali. (smn)

Let’s join us!
Fakultas Unggul

_____

Find us: