Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

FASYA – Sabtu (25/10/2025), telah terselenggara kegiatan Seminar Advokasi bertema “Pengaruh Kebijakan Publik Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia: Advokasi untuk Transparansi dan Akuntabilitas” yang bertempat di Gedung Graha UIN Raden Mas Said Surakarta (UIN Surakarta).

Kegiatan ini merupakah gabungan kegiatan advokasi dari semua ORMAWA Fakultas Syariah UIN Surakarta. Acara ini menjadi salah satu agenda yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman mahasiswa Fakultas Syariah terhadap hubungan antara kebijakan publik dan penegakan hukum yang berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Ketua Panitia, Roaini Aliya Khofida, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya kegiatan ini serta menekankan pentingnya advokasi dalam mendorong penegakan hukum yang berkeadilan.

Sambutan berikutnya disampaikan oleh Wakil Dekan III, Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Syariah, Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I., yang secara resmi membuka kegiatan seminar.

Kegiatan yang dimoderatori oleh Naufal Cahaya Pangestu, selaku Ketua DEMA-F Syariah 2025 ini menampilkan pemateri pertama yaitu Muhammad Farhan, S.Sy., M.H., selaku Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah, membawakan materi berjudul “Strategi Advokasi Kebijakan untuk Mendorong Penegakan Hukum yang Transparan dan Akuntabel.”

Dilanjutkan dengan pemateri kedua, Renandiya Gita Fortuna, S.H., seorang Advokat di Law Office Renandiya Gita Fortuna, S.H. & Partners sekaligus Alumnus Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, yang menyampaikan materi mengenai studi kasus kebijakan publik serta keterlibatan lembaga pengawasan dan audit publik.

Diskusi berlangsung interaktif, menunjukkan antusiasme peserta dalam mengkaji lebih dalam peran advokasi dalam memperkuat sistem hukum nasional.

Kegiatan berlanjut pada sesi kedua yang dipandu oleh Moderator Rosyidah Ayu Nurfathin, selaku Ketua SEMA-F Syariah 2025. Pemateri ketiga, Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menyampaikan paparan mengenai kebijakan publik dalam kaitannya dengan politik hukum di Indonesia.

Sedangkan H. Agus Sumantri, S.H., Sp.N., M.M., Wakil Ketua DPRD Sukoharjo, sebagai pemateri keempat memaparkan materi mengenai kedudukan DPRD dalam penegakan hukum di daerah yang akuntabel dan transparan.

Pada sesi kedua diskusi berjalan dengan dinamis, menghadirkan beragam perspektif dari kalangan akademisi, praktisi, dan peserta seminar.

Acara dilanjutkan dengan pemberian kenang-kenangan kepada para pemateri dan moderator sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan partisipasi mereka dalam kegiatan ini. Sebagai penutup acara diakhiri dengan pembacaan doa, yang dilanjutkan dengan sesi foto bersama seluruh pemateri, moderator, panitia, dan peserta seminar.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah UIN Surakarta, dapat memperluas wawasan dan menumbuhkan kesadaran kritis terhadap pentingnya advokasi kebijakan publik sebagai upaya memperkuat penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan di Indonesia. (Sendang Mulang Rani/ Suciyani/ Ed. smn)

Let’s join us!
Fakultas Unggul

_____

Find us: