FASYA-Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi dalam 2 tahun terakhir di Kota Surakarta, menimbulkan keprihatinan yang mendalam bagi pemerintah kota Surakarta. Data tersebut mengundang perhatian pemerintah kota Surakarta, sehingga segera bertindak untuk melakukan langkah untuk mengurangi kasus tersebut. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana Kota Surakarta melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA DP3AP2KB), mengadakan Koordinasi Jejaring Layanan Perempuan dan Anak, bagi Lembaga atau Pemuka Agama, Kamis, (01/08/2024) di Gedung Sekretariat Bersama Kota Surakarta.
Dalam acara tersebut pemerintah menggandeng akademisi dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag. dan organisasi Non-Government Yayasan Kakak. Koordinasi tersebut dihadiri oleh peserta dari forum kerukunan antar umat beragama, FKUB, wakil dari lembaga dan pemuka agama dari seluruh kecamatan di Kota Surakarta dan juga para pengurus tempat ibadah se-Kota Surakarta.
Dalam sambutannya, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana Kota Surakarta, Purwanti, SKM., M.Kes mengatakan perlunya melakukan koordinasi dengan masyarakat, terutama lembaga dan pemuka agama, untuk berpartisipasi untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Surakarta. Sebab Purwanti yakin, para pemuka agama dan pengurus tempat ibadah memegang peranan penting dalam optimalisasi kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Purwanti berharap, kegiatan koordinasi Jejaring Layanan Perempuan dan Anak, bagi Lembaga atau Pemuka Agama tersebut dapat mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Surakarta.
Dalam paparannya, Siti Kasiyati yang biasa dipanggil dengan Kasiyati membenarkan terjadinya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebagaimana yang disampaikan Purwati. Kasiyati yang fokus pada riset terjadinya kekerasan perempuan, anak dan disabilitas di Jawa Tengah ini menilai, hal itu disebabkan karena adanya budaya patriarki dalam masyarakat dan perkembangan dunia digital, serta perspektif masyarakat yang belum memahami kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO). Selain itu Kasiyati juga melihat, peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi karena lambatnya lembaga pengambil kebijakan dan peradilan pidana dalam merespon perubahan besar yang terjadi akibat interaksi antar individu diruang digital. Padahal menurutnya, kekerasan terhadap perempuan dan anak akan menimbulkan penderitaan bagi korbannya, seperti rusaknya mental spiritual. Sebab banyak di antara mereka yang rusak kepercayaannya pada Tuhan, melemah ritual beragama-nya dan juga terganggu akhlaknya.
Pada kesempatan itu, Kasiyati menjelaskan tentang hak korban, hukum bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak, contoh kasus sekaligus analisa kasus dan prinsip-prinsip penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak juga difabel. Selain itu, Kasiyati juga menjelaskan tentang teknik pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan, anak dan difabel yang dapat dilakukan para pemuka agama, sekaligus menjelaskan peran para pemuka agama dalam memberikan pelayanan dan bimbingan rohani saat menjadi relawan yang mendampingi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dari sisi mental spiritual. (Siti Kasiyati/Ed.AFz)
